SK Standar Pelayanan

  PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Tamtama No 147 Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 900/      /VI.01/2021

 

TENTANG

 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PESAWARAN

 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PESAWARAN

 

Menimbang : a.    bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan   publik   sesuai  dengan asas penyelenggaraan pemerintahan   yang  baik, dan  guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait  dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib  menetapkan Standar Pelayanan;

 

b.   bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan  Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran

 

Mengingat : 1.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007         Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

 

2.     Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Ribublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

3.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

 

4.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang    Pelaksanaan   Undang-Undang  Nomor   25 Tahun   2009  tentang  Pelayanan Publik   (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

 

6.     Peraturan     Menteri     Pendayagunaan     Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014  tentang Pedoman Standar Pelayanan

 

7.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 

8.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri  Nomor 3  Tahun 2017    ten tang  Pedoman     Pengelolaan   Pelayanan Informasi   dan   Dokumentasi  Kementerian   Dalam Negeri   dan    Pemerintah   Daerah     (Berita    Negara Republik Indonesia Tahun  2017  Nomor 157);

 

9.     Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

 

 

10.  Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 48 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 347);

 

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :  
PERTAMA : Standar   Pelayanan  Publik   pada   Badan    Kesatuan  Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam   lampiran yang merupakan  bagian tidak  terpisahkan dari keputusan ini.

 

KEDUA : Standar    Pelayanan Publik  sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Meliputi;

a.    Visi,Misi,Motto dan Maklumat Pelayanan

b.   Sistem ,Mekanisme Prosedur dan Standar Pelayanan

c.    Sarana dan Prasarana Kopentesi dan Sumber daya Manusia Petugas Pelayanan

d.   Kompentensi Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan.

 

 

 

 

 

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua       wajib dilaksanakan  oleh Penyelenggara dan  Pelaksana serta      digunakan sebagai   acuan dalam     penialian    kinerja     pelayanan oleh    Kepala     Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam      penyelenggaraan  pelayanan publik.

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di   :   Gedong tataan

Pada taggal       :       Maret 2021

 

 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KABUPATEN PESAWARAN

 

 

 

 

ZAINAL ARIFIN, SH., MH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I  : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR

TANGGAL

:            /VI.01/2021

:        Maret  2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KESBANGPOL PESAWARAN

 

  1. VISI, MISI MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

 

  • VISI

 

 

Visi berkaitan dengan Pandangan Kedepan Yang Menyangkut Kemana Tujuan Instansi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Khususnya Badan Kesatuan Bagsa dan Poltik Kabupaten Pesawaran Harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan Tututan Masyarakat dan Tujuan Otonomi Daerah yang harus melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna.

 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran ;

Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yng Produktif”

 

  • MISI
  1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang berkualitas, Akuntabel dan berkinerja tinggi.
  2. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkulaitas yang berkeadilan dan merata.
  3. Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, Cerdas, Unggul, berkarakter dan berdaya saing.
  4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.
  5. Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat , kemitraan, gotong royong dan bhineka tunggal ika.

 

Dari misi Bupati Dan Wakil Bupati tersebut diatas  yang berkaitan dengan Badan Kesbangpol adalah misi 1 (satu) yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Efektif  dan Layanan Publik yang berkualitas, Akuntabel dan berkinerja tinggi”

 

  • Sistem Mekanisme, Prosedur dan Standar Pelayanan

Jenis Pelayanan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran

 

No Jenis Pelayanan Jangka Waktu Biaya Persyaratan
1 Penerbitan Surat Keterangan Partai Politik 1 ( satu ) hari kerja setelah permohonan diterima dan berkas persyaratan telah lengkap Gratis Berdasarkan Undang undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Persyaratan :       

1.    Surat permohonan dari Ketua Partai Politik

2.    Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik

3.    Akte Pendirian Partai

4.    Biodata Kepengurus Partai

5.    Surat Keterangan Domisili

6.    Surat Keterangan Kepemilikan/Sewa/ pinjam Kantor Seketariat Partai

7.    Surat Pernyataan Pengurus Bahwa Tidak Merangkap Anggota Partai Lain

 

2 Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian 1 ( satu ) hari kerja setelah permohonan diterima dan berkas persyaratan telah lengkap Gratis Berdasarkan permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman rekomendasi penelitian

Persyaratan :       

1.  Surat permohonan dari lurah/kepala   desa jika penelitian dari masyarakat

2.  Surat permohonan dari lembaga / perguruan tinggi jika penelitian dari mahasiswa

3.  Apabila ada rekomendari dari Kesbang,Pol Provinsi Lampung peneliti harus melampirkan surat permohonan dari lembaga/perguruan tinggi yang ditujukan kepada Badan Kesbang,Pol Kabupaten pesawaran

4.  Foto copy KTP/Kartu Mahasiswa dan melampirkan proposal penelitian

3 Penerbitan Rekomendasi KKN/PPL 1 ( satu ) hari kerja setelah permohonan diterima dan berkas persyaratan telah lengkap Gratis 1.  Permohonan dari perguruan tinggi mengadakan survei  lapangan untuk Lokasi KKN/PPL

2.  Memgajukan surat permohonan persetujuan Kepada pemerintah setempat untuk lokasi pelaksanaan KKN/PPL ( kecamatan)

3.  Rekondasi kecamatan dilampirkan dengan pengajuan permohonan dari perguruan tinggi kepada Bupati Pesawaran Melalui Kepala badan Kesbang,pol dengan Melampirkan proposal KKN/PPL yang memuat jumlah mahasiwa serta DPL untuk KKN/PPL

4 Penerbitan surat keterangan Bagi Ormas/LSM/Yayasan yang tidak berbadan hukum 15 ( Lima Belas ) hari kerja setelah permohonan  diterima Gratis Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan

1.    Untuk Ormas yang tidak tidak berbadan hukum memiliki Struktur organisasi berjenjeng tingkat pusat pendaftaran ormas pada Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Kementrian dalam negeri

2.    Ormas yang tidak berbadan hukum yang memiliki Struktur yang berjenjeng setelah terdaftar pengurus ormas melaporkan keberadaannya didaerah dengan melampirkan SKT dan pengurus daerah.

3.    Pengurus ormas tidak berbadan hukum dan tidak memiliki struktuk berjenjeng dilakukan oleh pengurus ormas sesuai dengan domisili dan sekretariatnya

Persyaratan :       

1.    Ormas tidak berbadan hukum struktur berjenjeng

a.    Surat permohonan pendaftaran/pemberitahuan

b.    Akte pendirian yang dikeluarkan notaris yang memuat AD/ART

c.    Program kerja

d.    Susunan kepengurus

e.    Surat keterangan domisili ormas

f.     NPWP atas nama ormas

g.    Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan

h.   Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

i.     Surat keterangan terdaftar dari Dirjen Politik dan pemerintahan umum Kemendagri

Lampiran : 

1.    Formulir isian data Ormas/LSM/Yayasan

2.    Surat pernyataan tidak berafliasi secara kelembagaan dengan parpol

3.    Surat pernyataan bahwa nama,lambang,bendera, tanda gambar,simbul,atribut,stampel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah

4.    Rekomendasi dari kementrian di bidang keagamaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan

5.    Rekomendasi dari kementrian dan/atau perangkat daerah bidang urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa

6.    Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan daripejabat negara / pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas

7.    Biodata pengurus

8.    Pas foto ukuran 4×6

9.    Foto copy KTP pengurus

10. Surat bukti kepemilikan/Perjajian kontrak izin pinjam pinjam pakai

11. Foto kantor seketariat ormas/LSM/yayasan tampak depan

5 Penerbitan surat keberadaan Bagi Ormas/LSM/Yayasan yang  berbadan hukum 15 ( Lima Belas ) hari kerja setelah permohonan  diterima Gratis Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-undang.

Pesyaratan 

a.    Surat permohonan pendaftaran/pemberitahuan

b.    Akte pendirian yang dikeluarkan notaris yang memuat AD/ART

c.    Program kerja

d.    Susunan kepengurusan

e.    Surat keterangan domisili ormas

f.     NPWP atas nama ormas

g.    Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan

h.   Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

Lampiran : 

1.    Formulir isian data Ormas/LSM/Yayasan

2.    Surat pernyataan tidak berafliasi secara kelembagaan dengan parpol

3.    Surat pernyataan bahwa nama,lambang,bendera, tanda gambar,simbul,atribut,stampel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah

4.    Rekomendasi dari kementrian di bidang keagamaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan

5.    Rekomendasi dari kementrian dan/atau perangkat daerah bidang urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa

6.    Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan daripejabat negara / pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas

7.    Biodata pengurus

8.    Pas foto ukuran 4×6

9.    Foto copy KTP pengurus

10. Surat bukti kepemilikan/Perjajian kontrak izin pinjam pinjam pakai

11. Foto kantor seketariat ormas/LSM/yayasan tampak depan

12. Melampirkan surat keputusan hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan pendirian badan hukum ormas/LSM /yayasan

 

 

  • Sarana dan Prasana Pelayanan

 

Loket  Pelayanan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Terdapat Pada :

 

  1. Loket Informasi : Petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk mwnyediakan dan melayanai pemberian informasi kepada pemohon terkait pelayanan Penerbitan surat rekomendasi penelitian,Penerbitan surat rekomendasi KKN/PKL , Penerbitan surat kereangan partai politik,penerbitan surat keterangn keberadaan Ormas/ LSM/Yayasan, meliputi persyaratan administrasi mekanisme pelayanan,waktu penyelesaian bagi yang akan mengajukan permohonan yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan. Petugas pelayanan dengan sikap yang ramah ,komunikatif dan bersahabat.

 

  1. Loket Pengaduan : Petugas yang berada diloket ini mempuyai tugasuntuk menerima dan mendindak lanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh pemohon sebagai mana ketentuan peraturan perudang-udanga.

 

  • Kompentensi Sumber Daya Manusia Petugas Pelayanan

Kompentensi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran di haruskan Mempunyai hal sebagai berikut;

  1. Disiplin
  2. Memamhami dan Mengerti Peraturan Terkait Jenis-jenis Pelayanan
  3. Tangug Jawab
  4. Jujur
  5. Kerjasama
  6. Prakarsa/Inisiatif
  7. Loyal Terhadap Atasan
  8. Ramah dan Bersahabat terhadap pemohon
  9. Pendidikan Minimal SLTA Sederajat
  10. Status PNS / Non PNS.

 

 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KABUPATEN PESAWARAN

 

 

 

 

ZAINAL ARIFIN, SH., MH.