Acuan Utama Pelayanan Publik

 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan Publik wajib menetapkan standar pelayanan sesuai dengan peraturan terkait  antara lain :

  1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
  2. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
  3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Pesawaran.

2. TUJUAN

Standar Pelayanan bertujuan adanya  standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

3. PRINSIP STANDAR PELAYANAN

Prinsip standar pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas penyelenggara pelayanan Publik baik pelayanan pengaduan maupun pelayanan memberikan informasi narahubung pada Badan Kesbangpol Pesawaran harus menerapkan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabilitas, berkelanjutan, transparasi dan berkeadilan.

4. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan pasal 21 UU nomor 25 Tahun 2009 dan Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan dan komponen terkait dengan proses pengelola pelayanan :

  1. Komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan antara lain :
  2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrativ.
  3. Sistem, mekanisme dan prosedur yang merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
  4. Jangka waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  5. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan pada penerima pelayanan dalam mengurus pelayanan.
  6. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan di terima sesuai degan ketentuan yang telah ditetapkan.
  7. Penaganan pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

 

  1. Komponen yang terkait dengan proses Pengelola pelayanan antara lain :
  2. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
  3. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk fasilitas untuk kelompok disabilitas.
  4. Kompetensi pelaksanan adalah kemampuan yang harus dimiliki pelaksana yang meliputi pengetahuan, skill, keterampilan dan pengalaman.
  5. Pengawas internal adalah system pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh satuan kerja atau atasan langsung.
  6. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah sebagai bentuk komitmen untuk meberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan.
  7. Jumlah pelaksana merupakan informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas berikut dengan uraian tugasnya.
  8. Jaminan pelayanan adalah jaminan pelayanan yaitu dengan memberikan kepastian pelayanan dengan standar pelayanan.

 

5. MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam hal pelaksanaan pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB  nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Hal-hal yang perlu dimuat dalam hal maklumat pelayanan adalah :

  1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
  2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
  3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

 

6. VARIABEL PENILAIAN

No Variabel Penilaian Komponen Indikator Bobot*
1 Standar pelayanan Persyaratan 6
Sistem Mekanisme dan Prosedur 6
Produk Pelayanan 6
Jangka Waktu Penyelesaian 12
Biaya/Tarif 12
2 Maklumat layanan Ketersediaan maklumat layanan 12
3 Sistem Informasi Pelayanan Publik Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik elektronik atau Non elektronik (booklet, pamphlet, website, monitor televise, dll)

 

12
4 Sarana dan Prasarana Ketersediaan ruang tunggu 3
Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan 2
Ketersediaan meja pelayanan 3
5 Pelayanan khusus Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui) 2
Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus 2
6 Pengelola pengaduan ketersediaan sarana pengaduan (SMS/Telpon/fax/email dll) 5
Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan 3
Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan 5
7 Penilaian kinerja Ketersediaan saran pengukuran kepuasan pelanggan 3
8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan 2
Ketersediaan Motto Pelayanan 2.5
9 Atribut Ketersediaan petugas penyelenggaraan menggunakan ID Card 2.5

 

Nilai Tingkat Kepatuhan Zona*** Entitas
0 – 50 RENDAH MERAH Pemerintah Daerah
51 – 80 SEDANG KUNING
81 – 100 TINGGI HIJAU

 

 

7. DATA PRODUK LAYANAN

Data produk layanan perizinan dan non perizinan  yang ada pada Badan Kesbangpol Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik tahun 2021 terdiri dari :

  1. Produk layanan perizinan dan pengguna layanan
  2. Penerbitan surat rekomendasi penelitian
  3. Penerbitan surat rekomendasi KKN/PPL

Penggunan layanan adalah masyarakat dan mahasiswa

  1. Produk layanan Non perizinan dan pengguna layanan
  2. Penerbitan surat keterangan keberadaan Ormas/LSM/Yayasan
  3. Penerbitan surat keterangan Partai Politik

Pengguna layanan adalah masing-masing Parpol dan masing-masing Ormas/LSM/Yayasan yang ada di Kabupaten Pesawaran

Dari data produk layanan perizinan dan non perizinan yang ada pada Badan Kesbangpol tersebut serta indikator standar pelayanan lainnya dan surat keputusan kepala Badan Kesbangpol tentang penetapan Standar Pelayanan Publik, penunjukan pejabat pelayanan pengaduan dan pejabat yang berhak memberikan informasi/narahubung sebagai mana terlampir.

 

8. PENUTUP

Demikian acuan utama pelayanan Publik yang ada pada Badan Kesbangpol Kabupaten Pesawaran kami sajikan apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyajian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.